Reformasi Birokrasi Tetap Berjalan di 2010

detikFinance,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Pemerintah pastikan reformasi birokrasi tetap berjalan pada 2010. Artinya, pelaksanaan reformasi birokrasi ini tetap akan berjalan di 12 Kementrian/Lembaga.

Untuk Reformasi birokrasi ini, pemerintah menaikkan secara signifikan alokasi belanja pegawai 2010 sebesar Rp 28 triliun atau 21 persen menjadi Rp 161,7 triliun.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada rencana pengunduran, termasuk konsekuensi ke anggaran, yakni adanya remunerasi (peningkatan gaji ke staf Kementrian/Lembaga) bersangkutan.

“Reformasi masih akan dilaksanakan sesuai rencana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sudah menyiapkan roadmap -nya,” ujar Sri Mulyani di Aula Prijadi Praptosuhardjo Departemen Keuangan Ditjen Perbendaharaan, Lapangan Banteng, Selasa (29/12/2009).

Sri Mulyani menambahkan beberapa Kementrian/Lembaga bersama Menpan saat ini sedang mengkaji ulang konten reformasi birokrasi tersebut.

“Beberapa kementerian juga sudah menyiapkan sekarang sedang dalam proses di-review secara teknis konten reformasi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 2010 pemerintah menargetkan akan melanjutkan reformasi birokrasi di 12 Kementerian/Lembaga (KL). Selanjutnya, pada 2011, reformasi birokrasi sudah bisa tuntas diterapkan di seluruh Kementerian/Lembaga.

Ke-12 lembaga itu adalah Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat, Kantor Menko Politik Hukum dan Keamanan, Kantor Menneg PAN, Kantor Menneg PPN/ Bappenas, Kepolisian Negara RI, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan BPKP.

Menurut Sri Mulyani, reformasi ini diterapkan sebagai upaya perbaikan institusi dalam hal pelayanan publik. “Dengan reformasi atau tata kelola yang baik, maka kualitas pelayanan semakin baik sehingga masyarakat mendapat kepastian,” jelasnya.

Reformasi meliputi penataan remunerasi dan jaminan kesehatan bagi pejabat negara. Tahapan reformasi yang dilakukan meliputi bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi instansi, perbaikan proses bisnis, peningkatan manajemen SDM dan perbaikan struktur remunerasi.

Pada pos belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran digunakan untuk kenaikan tunjangan beras sesuai tingkat inflasi, accres 2,5 persen untuk menampung kenaikan pangkat/golongan, gaji berkala dan status pegawai, gaji ke-13, cadangan alokasi anggaran untuk tambahan kebutuhan pegawai baru.

Peningkatan alokasi belanja pegawai itu terjadi pada semua pos belanja, yakni alokasi untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta untuk kontribusi sosial.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2010 disebutkan alokasi belanja pegawai sebesar itu akan dilakukan berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan pemerintah untuk reformasi birokrasi. Hal tersebut untuk memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun meningkatkan kualitas layanan publik.

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/01/07/reformasi-birokrasi-tetap-berjalan-di-2010/#more-242