Jakarta - Pemberian fasilitas mewah pada napi berpangkal pada masalah kapasitas berlebih dan kesejahteraan penjaga lembaga pemasyarakatan. Kedua masalah itu terjadi di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
"Masalah persoalan di rutan Pondok Bambu adalah masalah tipikal. Maksudnya tidak jauh di LP lainnya, misalnya over kapasitas, dan masalah kesejahteraan," ujar Ketua Badan Pemeriksaan Pemasyarakatan (BPP) Adrianus Meliala.
Hal ini dikatakannya saat mengunjungi Rutan Pondok Bambu, Jl Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur, Jumat (15/1/2010).
Rutan harusnya perlu melakukan terobosan baru. Misalnya dengan inspeksi rutin dan reformasi birokrasi kepada petugas penjara dengan memberikan remunerasi.
"Selain itu, permasalahan Rutan dan LP tidak dari dalam tapi dari luar dengan melakukan rembuk bersama antara kejaksaan, polisi, dalam pengiriman napi baru," jelasnya.
Adrianus menambahkan, kondisi keamanan di Rutan dan LP adalah bentuk dari keamanan yang semu.
"Aman karena ada pressure dari petugas. Jadi kalau ada pemantik akan meledak," tuturnya.
Rekomendasi BPP nantinya akan diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM. "Hasilnya tergantung menteri. Kita hanya memberikan saran," pungkas Adrianus yang membantah bahwa lembaganya adalah lembaga audit lapas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar